Alasan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik yang berada di atas ketua umum partai.
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie berpandangan bahwa, Jokowi harusnya menjadi sosok di atas semua partai-partai politik. Terlebih bisa memimpin koalisi dengan visi yang sama menuju Indonesia Maju.
“Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas,” kata Grace.
“Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga, ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu,” lanjutnya.
Baca Juga: Misteri KPU Terdiam Saat Ledakan Suara PSI Terjadi hingga Operasi yang Digerakan Aparat
Menanggapi hal itu, Manajer Riset Populi Center Dimas Ramadhan menilai, jika PSI sedang menaikkan posisi tawarnya dengan mengusulkan Jokowi sebagai pimpinan koalisi.
Hal ini dilakukan akibat dari perolehan suara PSI sendiri hingga Pemilu 2024 ini masih terbilang kecil. Sehingga yang dibutuhkan daya tawar yang besar hingga ajukan sosok Jokowi.
“Dari perspektif komunikasi politik, yang saya lihat PSI sedang membangun posisi tawar dihadapan partai-partai koalisi lainnya. Sebab, perolehan suara PSI termasuk yang paling kecil bila dibandingkan dengan partai lainnya. Dengan mendorong Jokowi (yang kita asumsikan saat ini tidak/belum berpartai) sebagai ketua koalisi, posisi tawar PSI akan lebih baik, jika dibandingkan posisi ketua koalisi dipegang oleh tokoh atau partai lain,” kata Dimas.
Baca Juga: Melihat Potensi Kekacauan di Balik Ledakan Suara PSI yang Dianggap Janggal
“Di sisi lain, wacana mendorong Jokowi menjadi ketua koalisi cukup absurd. Sebab untuk jadi ketua koalisi, paling tidak Jokowi harus berpartai, karena yang dipimpin ialah partai-partai politik penyokong pemerintahan,” lanjutnya.