Pelaporan Pelanggaran Pemilu 2024
1. Jagapemilu.com
Dari laman resminya disebutkan bahwa Jaga Pemilu adalah gerakan sukarela masyarakat untuk mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Sebelum berpartisipasi di situs ini, Anda harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan alamat email.
Baru kemudian Anda bisa mengirimkan unggahan foto dan data perolehan suara untuk calon presiden dan wakil presiden hingga calon legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten Kota.
Di situs ini, juga tersedia menu melaporkan dugaan pelanggaran, dan mengecek semua pelanggaran di setiap daerah.
Baca juga: Live Quick Count Pilpres 2024, Silahkan Cek Disini!
2. wargajagasuara.com
Berbeda dengan jagapemilu.com yang berbasis platform website, wargajagasuara.com berbasis aplikasi.
Untuk menggunakan aplikasi tersebut, Anda harus mengunduh terlebih dahulu di Play Store untuk pengguna android.
Sayangnya, hingga berita ini ditulis, aplikasi tersebut belum tersedia di AppStore untuk pengguna sistem operasi Apple.
Namun demikian, aplikasi ini juga bisa diakses langsung lewat situs website yakni wargajagasuara.com. Sebelum menjadi bagian dari relawan Warga Jaga Suara, Anda juga harus mendaftar terlebih dahulu mengisi data berupa nama hingga nomor kontak.
Di aplikasi ini, tersedia fitur upload foto C1 Plano PPWP, Saya Bersuara, Laporan Suara dan Laporan Pelanggaran.
3. sigaplapor.bawaslu.com
Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP Lapor) merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk memperkuat sistem teknologi informasi guna mendukung penyatuan data penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu di seluruh Indonesia.
SIGAP Lapor terintegrasi menyatukan data penanganan pelanqgaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia dalam satu sistem. Lalu efektif, yang membuat penqawas pemilu tidak perlu melakukan rekapitulasi data karena semua data sudah terinput, sejak melakukan penerimaan temuan dan laporan dugaan penanqanan pelanggaran sampai dengan tindak lanjutnya.
Sedangkan transparan berarti proses penanganan pelanggaran lebih terbuka bagi publik, khususnya pelapor, mengingat pelapor bisa menelusuri perkembangan laporannya.
