Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah pengejaran buronan Harun Masiku yang telah berlangsung lebih dari empat tahun dianggap oleh pegiat antikorupsi sebagai langkah simbolis semata.
Banyak pihak menduga bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengetahui lokasi persembunyian Harun Masiku selama ini.
Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, berpendapat bahwa jika KPK serius ingin menangkap Harun Masiku, upaya tersebut sudah seharusnya dilakukan sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2020.
Namun, upaya itu gagal karena tidak mendapat dukungan penuh dari pimpinan KPK saat itu, Firly Bahuri. Bahkan, tim pengejaran akhirnya dinonaktifkan.
Baca Juga: Fakta-fakta KPK Panggil Hasto Kristiyanto Terkait Harun Masiku hingga Dukungan Sekjen Hanura
Harun Masiku, politikus PDIP dan caleg, adalah tersangka dalam kasus suap terhadap seorang komisioner KPU terkait proses pergantian antar waktu.
Dalam persidangan, terungkap bahwa rapat pleno PDIP menyetujui Harun Masiku untuk menggantikan posisi anggota DPR yang meninggal dunia. Namun, upaya ini terhambat oleh aturan yang ada, sehingga diduga terjadi upaya menyuap komisioner KPU.
Pada awal 2020, KPK menetapkan empat tersangka, termasuk Harun, tetapi ia kabur dan masih buron hingga kini.
Sejak awal, terdapat kecurigaan bahwa Harun sengaja dilindungi oleh pihak tertentu.
Pimpinan KPK dan juru bicara Ali Fikri dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa mereka terus mencari Harun Masiku.
Baca Juga: Terkait Kasus Harun Masiku, Mantan Komisioner KPU Diperiksa KPK
Salah satu upaya penyidik saat ini adalah mengonfirmasi informasi yang diperoleh KPK kepada Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.
Namun, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyebut pemeriksaan kliennya tidak lepas dari unsur politik, karena Sekjen PDIP tersebut sering mengkritik pemerintah. Ronny juga menegaskan bahwa kliennya tidak terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku.