Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut banyak penyusup di kementerian/lembaga saat ini yang melemahkan pemerintah. Berikut profil dan biodatanya.
Mahfud MD mengatakan, para penyusup yang berada di lembaga pemerintahan itu, bukannya menguatkan malah melemahkan pemerintah. Untuk itu, tambah Mahfud MD, perlu adanya pengetatan saat rekrutmen terjadi.
“Di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan,” ungkapnya di Sarinah, Jakarta, MInggu, 11 Juni 2023.
Meski tak menjelaskan rinci siapa para penyusup ini dan bagaimana modusnya melemahkan pemerintah, Menko Polhukam ini meminta kepada setiap pihak untuk terus waspada. Terutama pemerintah dan sebuah lembaga.
Pengetatan Seleksi
Untuk mangantisipasinya, Mahfud MD lantas meminta agar setiap proses seleksi atau rekrutmen pejabat-pejabat publik diperketat, sambil memerintahkan jangan sampai ada pejabat publik yang berstatus titipan.
“Jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam. Sekali lagi, jangan kita terlena dan menutup mata dengan upaya pelemahan struktur dari dalam,” tegasnya.
“Oleh sebab itu, proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik harus diperketat, tidak boleh berdasarkan pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” sambung Mahfud.
Profil dan Biodata Penyusup Pemerintah
Meski Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak menyebut secara pasti profil dan biodata penyusup di kementerian/lembaga, namun dirinya mengakui penyusup pemerintahan itu sangat banyak. Sehingga jangan sampai ada pejabat publik yang bersifat titipan.
Walau begitu, Mahfud MD pandangan Indonesia tidak perlu melakukan revolusi. Ia menekankan RI sebaiknya terus melanjutkan semangat reformasi yang sudah digemakan sejak 1998.
Selain itu juga, semangat reformasi yang menjadi titik tengah antara evolusi dan revolusi harus dijaga. Agar, Indonesia menjadi negara yang maju,
“Menurut saya kita tidak perlu berpikir revolusi. Reformasi itu jalan tengah antara evolusi dan revolusi, kita ambil jalan tengahnya. Itu pilihan kita di 1998-1999 dan selanjutnya. Ini yang kita jaga, kembali ke reformasi untuk menjadi negara maju,” tutupnya.
Baca Juga: Soal Pendamping Ganjar di Pilpres 2024, PDIP Ungkit Dwi Tunggal Soekarno-Hatta