Jakarta, Humas Media – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menegaskan BPKP terus berkomitmen mengabdikan diri untuk keberhasilan pembangunan negeri. Pihaknya juga memastikan pembangunan nasional berjalan akuntabel, efektif, dan efisien.
Komitmen ini dilontarkan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) BPKP ke-42 tahun. Muhammad Yusuf Ateh berharap dengan semakin matangnya usia, lembaga pengawasan keuangan negara ini dapat terus kokoh hadir di berbagai penjuru negeri. “Semoga BPKP semakin kokoh demi mengawal sampainya manfaat pembangunan kepada masyarakat,” katanya dalam Upacara Hari Ulang Tahun ke-42 yang digelar di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Sabtu (31/5).
Dijabarkan Ateh, kerja keras dan kolaborasi antar unit kerja membuahkan hasil nyata dan dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan.
Berbagai rekomendasi hasil pengawasan lembaga pemerintah ini juga berkontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola kawasan hutan dan perbaikan tata kelola industri tambang. Bukan hanya itu, perbaikan tata kelola perkebunan dan perbaikan kebijakan tata kelola BUMN/D. Juga satu lagi penguatan kebijakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).
Ateh menyebutkan data sepanjang tahun 2020 – 2024. Pengawasan lembaga pemerintah non kementerin di bawah Presiden ini telah menghasilkan total kontribusi positif ke keuangan negara senilai Rp379,30 triliun. Hal ini mencakup penyelamatan keuangan negara senilai Rp90,19 triliun.
“Penghematan belanja negara senilai Rp244,35 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp44,76 triliun,” ucapnya.
Baca Juga: Menag Contoh Turki dan Kuwait Urusan Pengelolaan Zakat
Ateh menambahkan, cara terbaik untuk mensyukuri capaian positif yang sudah digapai BPKP. Pertama yakni dengan terus menjaga kepercayaan dan ekspektasi dari stakeholders yang semakin meningkat.
Ke depan, sudah banyak tugas menanti BPKP. Lanjut Ateh baik yang diamanahkan langsung oleh Presiden maupun penugasan lewat para Menteri Koordinator maupun Menteri teknis. Sebab kata dia, kepercayaan Presiden dan pemangku kebijakan merupakan tanggung jawab besar yang perlu dijaga.
