Pernah Maju Jadi Gubernur DKI Jakarta
Sebelumnya, Faisal Basri pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2011, dengan dukungan dari masyarakat Betawi yang diperoleh melalui tokoh Betawi, Biem Benyamin. Namun, dia kalah dalam pemilihan tersebut.
Saat ini, Faisal Basri secara terbuka mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi, termasuk hilirisasi nikel dan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Faisal Basri menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terlibat dalam politisasi bantuan sosial (Bansos) menjelang Pilpres 2024.
Menurut Faisal, tindakan mereka memperlihatkan bahwa Bansos disajikan sebagai sumbangan dari Jokowi, dengan harapan masyarakat akan memilih kandidat yang didukung oleh Jokowi.
Faisal juga mengkritik pernyataan Airlangga yang menyebutkan bahwa Bansos merupakan sumbangan Jokowi. Dia juga menyoroti pernyataan Zulkifli Hasan yang meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas Bansos tersebut.
Faisal berpendapat bahwa politisasi Bansos bukan sekadar penggelontoran uang, namun juga melibatkan mobilisasi para pejabat.
Baca Juga: Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Anies dan Ganjar di MK hingga Mensos-Menkeu Jadi Saksi Kunci
Dia menganggap penggelontoran Bansos menjelang Pilpres 2024 sebagai bentuk politik gentong babi (pork barrel politics) kepada masyarakat miskin. Menurutnya, hampir separuh penduduk Indonesia tergolong masyarakat miskin, dan Bansos menjadi daya tarik bagi para politisi.
Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin mempertanyakan kebijakan penggelontoran Bansos oleh pemerintah menjelang Pilpres 2024, dengan menilai hal tersebut sebagai upaya kecurangan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.