Jakarta, Humas Media – Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun buka suara soal isu intervensi pemerintah jelang Kongres Persatuan PWI. Isu yang mencuat menyoroti Kongres Persatuan PWI menggunakan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 ini menegaskan penggunaan gedung BPPTIK itu hanyalah bentuk dukungan fasilitas, bukan campur tangan.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di Jakarta, Jumat (22/8).
Hendry juga mengungkap ada pihak yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu adalah ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun ke depan. Dirinya mendapat laporan tersebut.
Baca Juga: Pegowes Taufik Abriansyah Launching Buku Gowes ke Merauke Bersama PWI Pusat
“Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” ujarnya.
