Bukan Sikap Pemerintah
Hendry menyatakan berdasarkan laporan tersebut pihaknya melakukan klarifikasi ke pejabat pemerintah. Hasil pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah memastikan tidak ada arahan resmi. “Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” katanya.
Bukan hanya level pemerintah, Hendry mendapatkan kabar tekanan juga datang dari sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi. Menurut Hendry, sejumlah Ketua PWI Provinsi ditekan atasan mereka di grup media itu agar memilih calon tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang memilih dengan bebas tanpa tekanan pihak manapun. “Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” kata Hendry.
Kongres Persatuan PWI sendiri akan digelar di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, 29–30 Agustus mendatang. Utusan dari 38 provinsi dan cabang khusus Solo akan hadir untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Agenda ini menjadi krusial setelah munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme, membuat organisasi wartawan tertua dan terbesar di Tanah Air ini terbelah dan menyulitkan organisasi dengan lebih 30 ribu anggota ini menjalankan program kerja
