Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas oleh hacker pada 20 Juni 2024.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh setelah membahas evaluasi sistem PDN bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024.
Ateh menjelaskan bahwa BPKP akan mendalami tata kelola dan keuangan PDN.
Audit ini diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN. Ateh juga menyebutkan bahwa PDN belum pernah diaudit sebelumnya.
Baca Juga: Aksi Saling Lempar BSSN dan Kominfo Saat DPR Pertanyakan soal Data PDN yang Diserang
“Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Nggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi,” tutur Ateh.
Namun, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Presiden Jokowi menargetkan audit selesai.
“Secepatnya, the sooner the better,” jelas Kepala BPKP.
Sebelumnya diberitakan bahwa sejak diretas oleh hacker pada 20 Juni 2024, sistem PDN belum pulih sepenuhnya.
Peretasan tersebut mengakibatkan gangguan pada sistem imigrasi hingga data sejumlah instansi.
Baca Juga: Kronologi PDNS Kena Ransomware Versi Menkominfo hingga Tebusan Rp 131 Miliar