Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang.
Menurut Hasto, sebagai pemimpin negara, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil selama hampir 10 tahun masa kepemimpinannya di Indonesia.
Ia mencontohkan kebijakan impor beras yang tahun ini mencapai 6 juta ton.
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” ujar Hasto pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
Baca Juga: Jokowi Minta Maaf, Mungkin Saya Belum Bisa Mewujudkan Keinginan Semua Masyarakat Indonesia
Ia menekankan bahwa berbagai kebijakan Presiden Jokowi perlu dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, bukan sekadar meminta maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” tambah Hasto.