Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) didesak untuk mencari pelaku atau hacker yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) Sementara. Peretasan ini menyebabkan sejumlah data kementerian/lembaga sulit dipulihkan.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mempertanyakan sejauh mana Kemenkominfo dan BSSN telah melakukan forensik digital terkait insiden tersebut.
“Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki,” kata Hasanuddin saat rapat dengar pendapat dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
Baca Juga: Jokowi Panggil Menkominfo, Kepala BSSN hingga Menkumham Usai PDNS Diserang Hacker
Pemerintah telah memutus akses terhadap server PDN Sementara yang terenkripsi oleh ransomware dan berusaha memulihkan data tersebut. Namun, Hasanuddin pesimis upaya pemulihan data bisa berjalan dengan baik, memperkirakan tingkat keberhasilan di bawah 20 persen.
“Tapi harus di-tracking. Sekarang kalau di-tracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin juga meminta penjelasan dari Kemenkominfo dan BSSN tentang strategi mereka dalam memulihkan data PDN yang dienkripsi oleh peretas.
Baca Juga: Motif Hacker Serang PDN hingga Minta Tebusan Rp 131 M
Hasanuddin menyebut, dari 282 instansi yang menyimpan data di PDN Sementara, hanya 44 yang dilaporkan dapat pulih, meskipun tidak sepenuhnya.
“Saya ingin tahu secara clear dan apakah SDM yang bapak miliki cukup tidak untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT,” ucap Hasanuddin.
“Karena dalam data kami 282 instansi justru ya sudah hancur, hanya 44 saja diprediksi akan kembali pulih dan itu mungkin hanya di bawah 100 persen,” lanjutnya.