Payung Hukum Perdasus
Mengenai payung hukum Perdasus, LaNyalla menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, langkah yang bisa ditempuh adalah memberikan tambahan afirmatif kepada MRP dalam menentukan arah pembangunan di daerah.
Program-program prioritas pembangunan di tingkat Kabupaten dan Kota dapat dipandu sesuai dengan roadmap yang dibahas bersama antara Majelis Rakyat Papua, DPRP, dan Gubernur. Bupati, Walikota, dan DPRK dapat mengikuti dan menjalankan arahan tersebut dalam program kerja prioritas mereka.
“Sedangkan terkait legislasi review atas UU Otsus tentu akan dikawal dan menjadi perhatian para Anggota DPD RI yang berasal dari bumi Papua,” ujar LaNyalla yang disambut tepuk tangan.
Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menyatakan kegembiraannya atas paparan Ketua DPD RI. Ia berharap adanya sinergitas yang baik antara pusat dan daerah.
“Pada kesempatan ini kami MRP-PBD berharap ketua DPD RI beserta anggota dapat bekerja sama dan kolaborasi dengan MRP untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di Papua. Saya juga menegaskan bahwa menjelang pilkada ini kami berharap kita sama-sama mendukung setiap tahapannya dan menjaga ketertiban daerah kita,” ujar Alfons.
Dalam kunjungannya di Sorong, LaNyalla juga menindaklanjuti peletakan batu pertama Sekolah Sepak Bola Kaki Belanda dan SMK Papua Bangkit.
Baca Juga: Ketua DPD Apresiasi Komitmen Polri Mendukung Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas
Menurut LaNyalla, hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat melalui kementerian terkait. Setelah para Senator dari Papua Barat Daya resmi dilantik pada 1 Oktober, persoalan ini harus menjadi prioritas wakil-wakil dari Papua Barat Daya.
“Dan nanti saya akan minta Ibu Elviana, yang insya Allah akan menjadi Wakil Ketua DPD RI, untuk memandu langsung. Karena Bu Elviana ini sangat berpengalaman di Komite 4, yang membidangi anggaran pemerintah pusat. Sehingga Afirmatif Anggaran bisa dikawal untuk pendidikan di Kota Sorong,” katanya.
“Termasuk potensi dari Dana Alokasi Khusus atau DAK. Selain dari DAU dan Dana Otsus, yang memang sudah diatur alokasinya untuk pendidikan,” tandasnya.