Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024.
INA Digital diluncurkan sebagai penyedia solusi terpadu untuk berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur. Peluncuran ini dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya, dilansir dari Antara.
Menurut Presiden, peluncuran INA Digital menegaskan bahwa birokrasi harus melayani masyarakat, bukan memperlambat atau mempersulit.
Baca Juga: Respons Projo saat JK Sebut Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi, Sebuah Kesimpulan
“Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” katanya.
Jokowi juga menyoroti latar belakang pengintegrasian platform layanan publik ini, karena sebelumnya terdapat 27.000 aplikasi atau platform di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang bekerja secara terpisah.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!” tegas Presiden Jokowi.
Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital diperkirakan akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang sebelumnya dialokasikan untuk pembuatan aplikasi baru.
“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” tambah Presiden Jokowi.
Baca Juga: Berperan Kawal Pembangunan, Jokowi Dorong BPKP Berinovasi Lewat Teknologi
Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini masih memiliki aplikasi sendiri-sendiri.
Targetnya pada September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terintegrasi.