Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN akan mendeklarasikan komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan manusia di kawasan.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN.
“Para pemimpin kita besok akan mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi,” kata Mahfud MD saat memberi sambutan Pertemuan Ke-26 APSC, dikutip dari Antara.
Atasi Praktik Perdagangan Manusia
Oleh karena itu, Mahfud MD pun yakin bahwa deklarasi itu akan menghadirkan pendekatan komprehensif dalam mengatasi praktik perdagangan manusia, mulai dari pencegahan hingga perlindungan korban.
“Itu juga meningkatkan kolaborasi kita bersama untuk menangkal penyalahgunaan teknologi,”lanjut Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, semangat dalam memberantas perdagangan manusia juga perlu didukung oleh upaya percepatan perundingan Perjanjian Ekstradisi ASEAN.
Kuatkan ASEAN sebagai Masyarakat Berbasis Hukum
Diketahui bahwa perjanjian itu sangat dibutuhkan dan telah dirundingkan cukup panjang. Bahkan dengan perjanjian itu juga dapat menguatkan status ASEAN sebagai masyarakat berbasis hukum.
“Perjanjian itu akan mencegah kawasan kita menjadi surga bagi para kriminal, sekaligus menguatkan status ASEAN sebagai Masyarakat berbasis hukum,” kata Mahfud.
Ajak Komunitas ASEAN Tangkal Kejahatan Lintas Negara
Diberitakan sebelumnya bahwa Mahfud MD telaj meyampaikan ajakan dari Pemerintah Indonesia kepada komunitas ASEAN untuk senantiasa membekali kemampuan agar bisa secara efektif menangkal tantangan berbagai potensi kejahatan lintas negara di kawasan.
Mahfud menegaskan bahwa kejahatan lintas negara baik itu berupa terorisme, narkotika dan pencucian uang, hingga perdagangan manusia patut menjadi perhatian tersendiri bagi ASEAN.
“Kita tidak punya pilihan selain memastikan ASEAN berkemampuan cukup untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut secara efektif,” kata Mahfud.
Disisi lain, Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan bahwa Indonesia akan mengusung pembahasan pemberantasan perdagangan manusia dalam KTT Ke-42 ASEAN dengan penekanan penipuan daring atau online scams.
“Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI (warga negara Indonesia, red.) kita,” kata Jokowi.