Presiden Jokowi mengatakan dirinya bakal menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Sebab, banyak pihak yang menyebut sang Menteri Pertanian sebagai bakal calon tersangka korupsi KPK.
“Ya, hormati hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada,” kata Jokowi di Bogor sebagai respons pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, dilansir dari Antara, Rabu, 21 Juni 2023.
Menteri Pertanian Penuhi Panggilan KPK
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin, 19 Juni 2023, telah memenuhi panggilan KPK untuk hadir di Gedung Merah Putih guna memberi keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Dalam kesempatan itu, Syahrul Yasin Limpo hadir di KPK setelah pengajuan dirinya untuk pengunduran pemeriksaan hingga 27 Juni 2023 direspons lembaga antirasuah itu dengan permintaan kehadiran untuk pemeriksaan pada 19 Juni 2023.
Pernyataan KPK
Sebelumnya, KPK mengungkapkan telah memeriksa puluhan saksi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan.
Dalam hal ini, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sedang fokus mengumpulkan keterangan para saksi. Setelah seluruh keterangan saksi dinyatakan lengkap tim penyelidik KPK akan menyimpulkan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan proses hukumnya.
“Berikutnya, saya kira kami akan tentukan sikap setelah para pihak yang diundang itu seluruhnya hadir dan cukup kami dapat ambil kesimpulan beberapa hal pada proses-proses penyelidikan,” ujar Ali.
Ali menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi tersebut ditujukan terhadap dugaan tindak pidana di Kementerian Pertanian, bukan semata tertuju pada Mentan Syahrul Yasin Limpo yang disebut oleh sejumlah kalangan menjadi bakal calon tersangka korupsi di Kementerian Pertanian.
“Saya perlu garisbawahi, di Kementerian Pertanian begitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun paham-nya yang salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri kan begitu, ataupun dikaitkan dengan politik,” ujar Ali.