INVERSI.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE) dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024. Ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar.
Menurut Jokowi, Indonesia saat ini memiliki potensi energi terbarukan yang mencapai lebih dari 3.600 gigawatt.
“Jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission dan berkontribusi bagi dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki potensi energi yang melimpah mencapai lebih dari 3.600 gigawatt,” ungkap Jokowi saat membuka IISF 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 5 September 2024.
Jokowi juga menjelaskan mengenai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Apung di waduk Cirata, Purwakarta, serta upaya pelestarian hutan mangrove sebagai penyerap karbon.
“Kami juga memiliki PLTS Apung, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Agung di Waduk Cirata, (Jawa Barat), dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp), terbesar di Asia Tenggara, dan terbesar ketiga di dunia,” jelasnya.
Baca Juga: Momen Jokowi Sambut Kunjungan Negara Sri Paus Fransiskus di Istana Merdeka
Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon melalui hutan mangrove.
“Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon. Hutan mangrove kami, hutan mangrove Indonesia itu terbesar di dunia, seluas 3,3 juta hektare, yang mampu menyerap karbon 8-12 kali lebih baik dibandingkan hutan hujan tropis. Ini yang banyak orang tidak tahu. Indonesia memiliki kawasan industri hijau seluas 13 ribu hektare. Ini juga salah satu yang terbesar di dunia,” lanjut Jokowi.
Meskipun demikian, Jokowi menyatakan bahwa pembangunan tersebut belum cukup untuk memberikan dampak besar terhadap penanganan perubahan iklim. Ia menekankan pentingnya peran negara maju dalam berinvestasi dan mendukung riset serta teknologi untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.
“Tapi semua itu tidak akan memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan dampak perubahan iklim selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema yang meringankan negara berkembang,” tegas Jokowi.