Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi soal wacana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Ia menyinggung tata kelola distribusi Pertama yang harus terus diperbaiki.
LaNyalla meminta agar pemerintah menemukan model distribusi BBM bersubsidi sehingga memastikan subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tidak mengalami kebocoran anggaran subsidi.
Dalam pembatasan penyaluran BBM subsidi ini, menurutnya jangan sampai pembatasan juga menghantam kelas menengah ke bawah. Jadi harus dipastikan pembatasan itu menyasar kelas menengah ke atas. Karena irisan kelas menengah atas dan bawah itu penting ditemukan indikator sekaligus model atau pola pembatasannya.
“Kelas menengah yang menuju bawah itu sejatinya juga rentan miskin dan bahkan miskin. Karena inflasi sudah menggerus daya beli mereka. Ini terbukti dari kontraksi angka PPN yang mengalami penurunan tajam. Itu artinya daya beli masyarakat menurun, atau dari rentan miskin telah menjadi miskin,” tandas LaNyalla, Rabu, 10 Juli 2024.
Ingatkan Pemerintah Temukan Model Distribusi Tepat Sasaran
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan PPN DN pada semester I-2024 tercatat Rp 193,06 triliun. Angka ini anjlok Rp 23,9 triliun atau 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Data Kemenkeu juga mencatat ini kali pertama PPN DN mengalami kontraksi sejak semester I-2020 atau empat tahun terakhir. Ironisnya, kontraksi justru terjadi saat Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.
“Sehingga harus ditemukan model atau pola yang menjamin bahwa pembatasan subsidi BBM dan LPG harus benar-benar tepat sasaran. Terutama untuk di daerah-daerah. Termasuk tata kelola distribusi dari Pertamina sendiri yang harus terus diperbaiki di tingkat kebocoran dan kehilangan minyak dan LPG,” kata mantan Ketua KADIN Jatim tersebut.
Baca Juga: Ingatkan Penyelesaian Surat Ijo Saat Dikunjungi Menteri ATR/BPN, Ketua DPD : Tunggu Aksi Mas AHY