Masalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sejumlah permasalahan masih membayangi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Permasalahan itu di antaranya, kualitas pengelolaan keuangan yang belum optimal, lemah tata kelola dan pengendalian intern. Selain itu juga kurang berdampaknya fungsi pengawasan internal (APIP).
Isu integritas juga dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi.
Ateh mengapresiasi Pemprov Malut atas inisiatif dan kepercayaannya dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kami menaruh harapan besar agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.
Kerja sama ini memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemprov Malut dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil. Penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
