Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 28 Juni 2024, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN).
Pertemuan ini diadakan menyusul insiden peretasan PDN yang terjadi sejak 20 Juni 2024, yang menyebabkan gangguan pada berbagai layanan publik.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh juga turut hadir, bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko.
Baca Juga: Yasonna Laoly Sebut Data Imigrasi Aman di Amazon Usai PDN Diretas Hacker
PDN Diaudit Imbas Peretasan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh menyatakan bahwa Presiden Jokowi meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN setelah insiden peretasan tersebut.
“Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN,” ujar Yusuf Ateh setelah rapat.
Ia menambahkan bahwa audit ini bertujuan untuk mendalami tata kelola dan aspek finansial PDN guna mengidentifikasi potensi kesalahan dan dampak kebocoran data. Hingga saat ini, PDN belum pernah diaudit.
Namun, Yusuf Ateh tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai tenggat waktu penyelesaian audit tersebut.
Baca Juga: Jokowi Minta BPKP Audit PDN Usai Diretas Hacker
“Secepatnya, the sooner the better (lebih cepat lebih baik),” jelas Ateh.
Di sisi lain, Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma Herlan Wijanarko optimis bahwa masalah peretasan PDN dapat diatasi.