INVERSI.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Perindo telah menyatakan dukungan mereka kepada pemerintahan yang akan dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan tidak mempermasalahkan keputusan dua mantan sekutunya tersebut.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa tidak ada masalah jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau partai lainnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Namun, Hasto berharap agar para pendukung partai-partai tersebut dapat bergabung dengan PDIP.
“Tidak ada persoalan, boleh PKS dan partai lain masuk ke KIM, yang penting pendukungnya diharapkan bisa masuk ke PDI Perjuangan,” ujar Hasto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu, 18 Agustus 2024.
Baca Juga: Pimpin Upacara di Sekolah Partai PDIP, Megawati Soekranoputri Singgung Hukum jadi Alat Intimidasi
Hasto juga menghormati keputusan PPP dan Perindo, meskipun kedua partai tersebut sebelumnya merupakan bagian dari koalisi PDIP dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Dia menjelaskan bahwa komunikasi dengan pimpinan partai-partai tersebut, seperti Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo, tetap berjalan baik.
“Kami juga komunikasi saya bertemu dengan Mbak Angela, Ketum Perindo, sebelumnya beliau menyampaikan kepada saya dan kami sangat memahami hal tersebut dan ya inilah indahnya dalam politik. Kita menghormati perbedaan-perbedaan di dalam posisi politiknya,” jelas Hasto.
PDIP, lanjut Hasto, akan tetap konsisten pada jalur perjuangan untuk rakyat dan akan terus membangun demokrasi yang sehat di Indonesia.
Baca Juga: Alasan PDIP Tak Ingin Cepat Umumkan Cagub Pilkada Jakarta dan Banten, Seni dalam Politik
“Kita tunggu muktamar PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi. PDIP jadi pendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi,” katanya.
Terkait potensi koalisi di Pilkada DKI Jakarta, Hasto menyatakan bahwa PDIP menunggu hasil muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menegaskan bahwa PDIP akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berani mengambil keputusan meski dihadapkan pada intimidasi.
“Kita akan tunggu muktamar PKB, mereka juga sedang melakukan konsolidasi. PDIP akan mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa meski diintimidasi,” tegas Hasto.
Hasto juga menyinggung peluang PDIP yang mungkin ditinggalkan sendirian dalam Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, suara rakyat yang akan menentukan hasil akhirnya.
“Secara empiris tahun 97 kami dilarang untuk ikut Pemilu, tetapi akhirnya Pemilu tidak memiliki legitimasi dan kemudian pemerintah jatuh oleh gerakan mahasiswa. Siapa yang membendung suara rakyat akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Siapa yang menanam angin akan menuai badai, itu falsafah yang harus kita yakini, jangan kerdilkan suara rakyat, jangan bodohi rakyat, biarkan mereka dengan kedaulatannya menentukan pemimpinnya,” pungkas Hasto.