Prioritaskan Masyarakat Miskin
Mengenai bansos, Asrorun menegaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu agar mereka dapat memenuhi hak dasar mereka. Oleh karena itu, bansos seharusnya tidak dikaitkan dengan perjudian.
“Soal perjudian harus sama, pemberantasan tindak pidana perjudian,” tegasnya.
Asrorun juga mengingatkan bahwa bansos diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang berusaha keluar dari kemiskinan, bukan untuk para penjudi.
“Kalau fiskal negara memadai, semua dapat insentif dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Jika uang untuk bansos terbatas, ya harus ada skala prioritas,” jelasnya.
“Prioritasnya adalah orang miskin yang mau bangkit berjuang dari kemiskinan, yang mau berusaha, yang gigih bekerja, bukan yang penjudi, harus ada mekanisme punishment serta disinsentif,” katanya.
Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang
Sebelumnya, ide pemberian bansos kepada korban judi online diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
“Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai penerima bansos,” kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Menurutnya, judi online menyebabkan kemiskinan dan berpotensi menciptakan masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.
Terbaru, Muhadjir menegaskan bahwa penerima bansos tersebut bukan pelaku judi online, melainkan anggota keluarga mereka.
“Kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana. Nah, yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri atau suami,” jelas Muhadjir.
Muhadjir menilai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online sangat penting, mengingat mereka tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga kesehatan mental, bahkan hingga kematian dalam banyak kasus.