INVERSI.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak, yang dipimpin oleh Suryo Utomo, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait masalah tersebut.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap persoalan ini,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024). Ia juga menambahkan bahwa hasil evaluasi ini akan segera disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dari tim IT yang menangani kasus tersebut. “Nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen dan tim IT-nya,” tambahnya.
Dugaan Kebocoran Data NPWP
Dugaan kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia. Melalui akun X miliknya, Teguh mengungkapkan bahwa sekitar 6 juta data NPWP telah bocor dan diperjualbelikan di Breach Forum, salah satu forum online yang dikenal menjual data ilegal.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain,” tulis Teguh, Rabu (18/9/2024).
Dalam kebocoran tersebut, beberapa tokoh penting negara turut menjadi korban, termasuk Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta Kaesang Pangarep. Selain itu, nama-nama menteri seperti Budi Arie Setiadi (Menkominfo), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Erick Thohir (Menteri BUMN), dan Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan) juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor.
Baca Juga: Waspada, Ini Jenis Penyakit Paru-paru yang Disebabkan oleh Bakteri Dekat dengan Kematian