Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan pemerintah berencana untuk mengganti pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LGP) pada produk tabung 3 kg atau gas melon jadi bantuan langsung tunai (BLT).
Eddy menyebut rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian ESDM bersama DPR. Hal itu karena pemberian subsidi untuk LPG 3 kg tidak tepat sasaran.
“Kementerian ESDM telah mereka bahas dengan kami (DPR) mengenai ini (rencana perubahan skema subsidi LPG 3 kg). Karena kami mengeluhkan, saya secara pribadi mengeluhkan bahwa sasaran pemberian subsidi untuk LPG 3 kg itu tidak tepat, karena 80% penggunanya itu masyarakat mampu,” kata Eddy.
Mulai Berjalan 2026 Mendatang
Dia menjelaskan bahwa perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar skema diganti, langkah ini bisa berjalan mulai 2026 mendatang.
Jadi nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan siapa penerima yang berhak dan yang tidak menerima bantuan itu.
“Sekarang kan (pemberian bansos) acuannya adalah DTKS. Makanya kenapa proses ini memakan waktu, karena harus mempersiapkan infrastruktur untuk peng-transferannya. Karena setiap penerima itu harus memiliki rekening bank. Diperhitungkan kurang dari 5% itu tidak memiliki rekening bank karena ada di pelosok sekali, itu bagaimana dengan pemberiannya,” ungkapnya.
Baca Juga: Pesan SYL untuk Jokowi dan Surya Paloh Usai Divonis 10 Tahun Penjara