Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menentang pencalonan wakil gubernur (cawagub) Anies Baswedan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ali menegaskan bahwa pendapatnya tersebut bersifat pribadi dan bukan merupakan sikap resmi NasDem.
“Menurut saya begini, tidak pas lah kalau kemudian Anies itu berpasangan sama PKS (jadi cawagub),” ujar Ali pada Minggu, 7 Juli 2024.
Menurut Ali, pasangan Anies dengan kader PKS tidak cocok karena keduanya dipersepsikan sebagai bagian dari kelompok kanan.
“Ya kan kalau Anies dipersepsikan ke kanan, terus PKS juga kanan,” jelas anggota Komisi III DPR RI ini.
Baca Juga: Pesan Tegas Ahmad Syaikhu soal Duet Anies-Sohibul hingga Klaim Disambut Positif Surya Paloh
Meskipun belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Anies adalah bagian dari kelompok kanan, persepsi publik sudah terbentuk demikian. Ali khawatir hal ini akan menimbulkan kegaduhan lagi.
“Jadi saya enggak setuju kalau umpama saya ditanya, enggak pas lah Anies itu berpasangan sama PKS,” tegas Ali.
Ali mengusulkan agar cawagub pendamping Anies berasal dari kelompok atau partai politik yang nasionalis.
Baca Juga: PKS Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Bertarung di Pilkada Jakarta 2024
“Dan kita tidak mau lagi lah kemudian nanti muncul lagi politik identitas seperti sebelumnya,” ujarnya.
Di sisi lain, Ali mengakui bahwa berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, PKS menduduki peringkat pertama di Jakarta.
Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang
“Tetapi sekali lagi kita pernah punya persoalan yang tidak bagus di Pilkada 2017 kemudian meninggalkan jejak tidak bagus untuk Anies Baswedan,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, telah menyatakan bahwa partainya mendukung Anies dan kadernya, Sohibul Iman, dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal ini diumumkan dalam acara pembekalan bagi Calon Anggota Dewan Terpilih DPR RI dan DPRD Provinsi se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, pada Selasa, 25 Juni 2024.
Syaikhu mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan dari DPW PKS Jakarta.