Soal Subsidi KRL Berbasis NIK
Dilansir dari Antara, Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada pembahasan khusus mengenai rencana pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.
“Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kan kami mengikuti,” ujar Erick.
Erick mengakui bahwa dia belum mengetahui secara rinci tentang rencana subsidi KRL berbasis NIK. PT KAI (Persero) juga belum memberikan laporan terkait hal ini.
“Saya enggak tahu, saya belum tahu,” kata Erick.
Baca Juga: Erick Thohir Apresiasi Gebrakan BTN Soal Perumahan Rendah Emisi Karbon di Bekasi
Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN bukanlah kementerian yang bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan terkait subsidi berbasis NIK, meskipun PT KAI berada di bawah naungan BUMN.
Kebijakan tersebut ditentukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan melaksanakan tugas yang diberikan, terutama jika kebijakan tersebut diyakini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus duduk bersama, dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah. Karena kami kan bagian dari pemerintah,” ujarnya.
Erick berharap agar ada transparansi antara kementerian jika kebijakan subsidi KRL berbasis NIK disetujui.
“Kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh Kementerian yang mengambil kebijakan dan Menteri Keuangan dan kami (Kementerian BUMN),” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyebutkan bahwa pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada tahun 2025 masih merupakan wacana.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.