Depok, Humas Media – Kota depok yang termasuk kota padat pendududk dan kawasan perkotaan nya yang berkembang pesat sering kali menghadapi permasalahan banjir, terutama yang berada di wilayah Margonda. Permasalahan banjir yang ada di wilayah Margonda ini, menjadi permasalahan besar dan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, bahkan menyebabkan rusak nya infrastruktur kota. Walikota Depok yakni Supian Suri, kini tengah fokus pada upaya penanggulangan banjir, mengumumkan rencana pembongkaran sejumlah ruko dan perbaikan sistem drainase, termasuk gorong-gorong yang dianggap menjadi salah satu penyebab utama banjir di Margonda. Yang berada di Jalan Margonda Raya ( 3/3/2025).
Langkah tersebut dilakukan karena ditemukan, bahwa ada beberapa ruko yang lokasinya tepat di atas aliran kali pondok cina. Selain itu juga, ada aliran gorong – gorong yang tersumbat. ” Salah satu tadi informasi dari teman – teman kemarin yang turun dari satgas, ada aliran air yang tersumbat, ada bangunan ( yang mengganggu ) atau apa. tadi sudah di minta tolong dukungan Pak Dandim biarkan kita bongkar,” kata Supian
Margonda merupakan salah satu pusat ekonomi dan komersial di Kota Depok. Kawasan ini padat dengan berbagai bangunan, termasuk ruko-ruko yang berdiri di sepanjang jalan utama. Salah satu faktor penyebab banjir di Margonda adalah sistem drainase yang tidak memadai, terutama gorong-gorong yang sempit dan tersumbat.
Gorong-gorong di wilayah Margonda tidak dirancang untuk mengalirkan air hujan yang melimpah. Selain itu, banyaknya sampah yang dibuang sembarangan juga menyebabkan penyumbatan pada saluran air ini.
Ketika hujan deras, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke jalan, menyebabkan banjir yang mengganggu mobilitas warga dan aktivitas perdagangan.Terlebih, air yang menggenang di sepanjang Jalan Margonda ini terlihat hingga ke area pintu masuk Tol Cijago. “Kecil sih sebetulnya sumbatan itu, tapi akhirnya air meluap ke Margonda. Akhirnya panjang bahkan sampai ke (jalan) tol,” ujar Supian.
Proses pembongkaran tersebut akan di lakukan dengan berkolaborasi bersama TNI dan Polri. ” Ada bangunan dan gorong-gorong (yang dibongkar). Nanti secara teknisnya, karena untuk mencapai titik itu juga tadi luar biasa enggak mudah, enggak bisa kita lihat pakai tim Satgas tadi untuk bisa di titik itu,” tambahnya.
Selain pembongkaran ruko, pemerintah kota Depok juga merencanakan perbaikan menyeluruh terhadap sistem drainase, terutama pada gorong-gorong yang sudah lama dan mengalami penyumbatan. Proyek ini akan melibatkan pembersihan dan peningkatan kapasitas gorong-gorong di kawasan Margonda agar bisa menampung volume air hujan dengan lebih baik.
Walikota Depok menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, warga, dan pengusaha untuk menjaga kebersihan saluran drainase dan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang sering menumpuk di dalam gorong-gorong menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyumbatan, yang berujung pada banjir. Pemerintah kota Depok berharap bahwa langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, baik dari segi kenyamanan maupun keamanan. Dengan adanya perbaikan pada sistem drainase, banjir yang sering mengganggu di kawasan Margonda diharapkan bisa diminimalkan.
Selain itu, pembongkaran ruko yang melanggar aturan dapat meningkatkan tata ruang kota dan mengembalikan fungsi jalan dan saluran air seperti semula. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan, dengan mengutamakan faktor lingkungan dan kepentingan umum. Pemerintah Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur kota agar dapat mendukung kehidupan warga yang lebih baik.
Rencana pembongkaran ruko dan perbaikan gorong-gorong yang menjadi penyebab banjir di Margonda adalah langkah konkret yang diambil oleh Walikota Depok untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama mengganggu kota ini. Pembongkaran ruko yang melanggar aturan dan perbaikan sistem drainase akan membantu memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir di masa depan. Selain itu, kebijakan ini juga akan mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan ramah lingkungan.
