Kurangi Pengaruh PDIP
Menurut Deddy, langkah ini akan mempermudah Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah untuk menyeimbangkan kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengurangi pengaruh PDIP.
“Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam. Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” tambahnya.
Deddy juga mengaitkan reshuffle ini dengan pemilihan ketua umum di beberapa partai politik, yang mana peran Menkumham menjadi sangat penting.
“Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya,” jelas Deddy.
Baca Juga: Biodata dan Profil Supratman Andi Agtas, Menkumham Baru Pengganti Yasonna Laoly
Deddy menyimpulkan bahwa reshuffle ini adalah strategi politik untuk menghadapi Prabowo, melemahkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, juga memberikan komentarnya. Djarot menduga Yasonna diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Jokowi.
“Karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin,” kata Djarot.
Pihak Istana memberikan tanggapan bahwa reshuffle dilakukan untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.
“Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” ujar Ari kepada wartawan.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.